Apa BMAI itu?

BMAI adalah sebuah badan hukum berbentuk Perhimpunan, berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kegiatan dibidang sosial didirikan oleh Asosiasi-asosiasi Usaha Perasuransian di Indonesia yaitu : Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI),  Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI).

HomeMediasiPendahuluan

KATA PENGANTAR

 Peraturan BMAI tentang “Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan atau Ajudikasi” telah ditetapkan untuk pertama kalinya pada bulan September 2006, saat BMAI mulai beroperasi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terhadap peraturan tersebut telah diladakan penyesuaian dan perbaikan melalui Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tanggal 01 April 2010 tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi.

 Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, tanggal 16 Janjuari 2014, tentang “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” oleh Otoritas Jasa Keuangan RI, maka Peraturan BMAI tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi harus disesuaikan dan diperbaiki lagi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan agar Peraturan dan Prosedur Mediasi dipisahkan dari Peraturan dan Prosedur Ajudikasi. Oleh karenanya buku ini hanya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Mediasi yang diselenggarakan di BMAI. Penyesuaian dan perbaikan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan BMAI No.001/SK-BMAI/11.2014, tanggal 01 Nopember 2014 tentang “Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI”.

 Sejalan dengan ketentuan POJK disebut di atas, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan menjadi Lembaga Arbitrase dan oleh karena itu “Badan Mediasi Asuransi Indonesia” telah mengubah namanya menjadi “Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia”. Namun demikian, meskipun namanya diubah, singkatannya tetap dipertahankan, yaitu: BMAI. Perubahan nama dan perluasan kegiatan BMAI ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-52.AH.01.08 Tahun 2014, tanggal 25 Pebruari 2014. Untuk menjalankan kegiatan berarbitrase, BMAI telah mempunyai suatu perangkat peraturan yang lain yaitu “Peraturan dan Prosedur Arbitrase BMAI”.

 Dengan mulai berlakunya Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/11.2014 tentang  Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI”, maka Keputusan BMAI No. 001/SK-BMAI/04.2010 tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Petunjuk Pelaksanaan Proses atau Prosedur Penanganan Sengketa dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Diharapkan Peraturan dan Prosedur Mediasi BMAI ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi Calon Pemohon dan Anggota. Semoga proses penyelesaian Sengketa melalui Mediasi oleh BMAI dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

 

Jakarta, 01 Nopember 2014

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

  

 

Frans Lamury 

K e t u a

Visi BMAI 

Memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi secara adil melalui alternatif penyelesaian sengketa dan pelayanan konsumen asuransi untuk menumbuhkan kepercayaan dan minat masyarakat berasuransi demi mewujudkan kehidupan yang nyaman dan sejahtera.